Dampak Negatif Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal

Meningkatnya nilai pendanaan pinjaman online dalam tiga tahun terakhir menunjukkan adanya kepercayaan yang tinggi dari masyarakat terhadap perusahaan penyedia bisnis finansial teknologi (Fintek). Mayoritas peminjam yang dilayani pinjaman online berasal dari kelompok pekerja, petani, nelayan, pengrajin, dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
(UMKM).

Alasan peminjam melakukan pinjaman online adalah kesulitan dalam mengakses layanan keuangan formal dengan
berbagai persyaratan administrasi yang harus dipenuhi. Persyaratan administrasi pinjaman online relatif lebih mudah. Jika dibandingkan dengan pinjaman layanan keuangan formal.

Seiring dengan besarnya potensi bisnis pinjaman online (P2P Lending), banyak pelaku usaha yang tertarik untuk menjalankan bisnis fintech dengan platform tersebut. Di Indonesia, banyak investor yang berinvestasi di sektor Praktik bisnis pinjaman online (P2P Lending) dengan tingkat pertumbuhan yang sangat tinggi saat ini.

Upaya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Mengatasi Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal

Untuk mengatasi hal tersebut, OJK sebagai lembaga pengawas independen jasa keuangan di Indonesia mengeluarkan peraturan tertulis. Peraturan OJK (POJK) No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yang mewajibkan perusahaan bisnis finansial teknologi (fintek) atau pinjaman online mendaftarkan perusahaannya ke OJK.

Tumbuh pesatnya praktik bisnis pinjaman online (P2P Lending) disebabkan oleh potensi masyarakat Indonesia sendiri. Hal ini yang menjadi pasar yang cukup besar bagi Praktik bisnis pinjaman online (P2P Lending) .

Masih banyak pula masyarakat Indonesia yang tidak bankable. Sehingga, banyak yang beralih ke bisnis pinjol ilegal yang prosesnya lebih mudah dan cepat. Selain itu, dengan regulasi bisnis pinjol yang ada, masih memberi kesempatan bagi perusahaan untuk memilih tidak mendaftar ke OJK.

Sejak Januari 2018 hingga April 2019, Satuan Tugas Waspada Invenstasi OJK telah memblokir 947 entitas pinjol berjenis pinjaman antar pihak (peer to peer lending) tak berizin. Perusahaan tersebut dikatakan ilegal karena tidak sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Umum Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Regulasi Pinjaman Online berbasis Teknologi Infomasi

Regulasi yang disusun mengatur tenteng perusahaan pinjol wajib mengajukan izin kepada OJK untuk menjalankan usahanya. Syarat yang harus dipenuhi adalah akta pendirian badan hukum, daftar kepemilikan, data pemegang saham, dan data direksi dan komisaris.

Meskipun sudah dilakukan upaya untuk pemblokiraan bahkan hampir diangka seribu pinjol ilegal, akan tetapi masih ditemukan banyak aplikasi pinjol ilegal yang tetap beroperasi. Pinjol ilegal jenis pinjaman antar pihak melalui online itu gencar menawarkan pinjaman melalui berbagai cara. Cara yang biasa dilakukan melalui pesan singkat, atau iklan internet. Dan menawarkan dengan iming-iming syarat kredit yang mudah dengan mencantumkan alamat tautan aplikasi.

Dampak Negatif Pinjaman Online (Pinjol ) Ilegal

Adanya perusahaan bisnis pinjaman online (pinjol) atau (P2P Lending) ilegal tentunya memiliki dampak negatif, diantara dampak tersebut yaitu:

  1. Bisnis pinjaman online atau (P2P Lending) ilegal dapat dijadikan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana pencucian uang atau pendanaan terorisme.
  2. Penyalahgunaan datadan informasi pengguna layanan atau konsumen dalam hal ini masyarakat. Masyarakat tidak menyadari bahwa perusahaan bisnis finansial teknologi (fintek) juga mencatat berbagai data pribadi yang termuat dalam smartphone yang dimilikinya pada saat mendaftar.
  3. Kehilangan potensi penerimaan pajak. Tentunya potensi pajak dari bisnis finansial teknologi (fintek) ilegal sangat besar mengingat jumlahnya yang lebih banyak dibandingkan dengan yang terdaftar di OJK.
  4. Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui mengenai bisnis finansial teknologi (fintek), sehingga pada saat melakukan transaksi kredit, masyarakat sebagai peminjam sering tidak melihat secaradetail isi dari ketentuan atau perjanjian kredit. Hal tersebut menyebabkan masyarakat terjerat dengan bunga yang sangat tinggi. Komisi atau bunga dari pinjaman online ilegal rata-rata mencapai lebih dari 40% dari utang pokok ditambah dengan denda Rp50 ribu perhari.
  5. Kredit Macet (NPL) pinjaman online di tahun 2018 mencapai 1,45%. Artinya, untuk bisnis finansial teknologi (fintek) yang legal saja sudah memiliki risiko, maka yang ilegal pun pastinya akan lebih berisiko.
  6. Banyak munculnya laporan dari masyarakat sebagai korban dari penagihan utang yang tidak beretika oleh pihak perusahaan bisnis finansial teknologi (fintek). Hal tersebut terjadi karena minimnya pengetahuan masyarakat mengenai legalitas dari perusahaan bisnis finansial teknologi (fintek)

Leave a Comment